Jadi Ketua Dewan Pembina Ormas Penyerang FPI, Kapolda Jabar Didesak Copot

Kapolda Jabar, Irjen Pol Anton Charlian, saat menghadiri HUT GMBI di Kabupaten Karawang, Maret 2016

bersamaislam.com Bandung - Buntut dari penyerangan oleh massa LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) terahadap anggota Front Pembela Islam (FPI), Kamis (12/1), Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat meminta Kapolri mencopot Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charlian. Aksi penyerangan itu sendiri terjadi saat anggota FPI usai mendampingi pimpinan FPI Habib Rizieq yang diperika di Mapolda Jabar, Kamis (12/1).

Dalam menyampaikan tuntutannya, API melakukan aksi long march selepas sholat Jumat (13/1), dari Masjid Pusdai Bandung menuju Gedung Sate, DPRD Jabar, Polrestabes Bandung, dan Kodam III Siliwangi. Aksi itu sendiri diikuti ribuan massa umat Islam dari berbagai gabungan ormas di Kota Bandung dan sekitarnya. Peserta aksi menganggap Irjen Pol Anton Charlian juga menjadi bagian dari GMBI dan berpotensi tidak mampu menjaga kenetralan.

"Guna memelihara Jabar kondusif, kami mendesak Kapolri untuk mencopot Irjen Pol Anton Charlian sebagai Kapolda Jabar. Karena jika yang bersangkutan masih menjabat Kapolda Jabar, dapat berpotensi merusak kondusifitas Jabar yang selama ini terkendali," jelas Korlap API Jabar, HD Sumpena, seperti yang dilansir Republika (13/1).

Sumpena menambahkan, selama ini kondisi Jabar dikenal sangat kondusif, walaupun banyak aksi unjukrasa dari berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun saat aksi di Mapolda Jabar Kamis (12/1), terjadi penyerangan terhadap para anggota FPI yang dilakukan secara beringas dan brutal oleh massa GMBI dengan menggunakan balok dan batu.

Tuntutan pencopotan Irjen Pol Anton Charlian dari Kapolda Jabar juga disampaikan sebelumnya melalui sebuah petisi di situs Charge.org. Dalam petisi tersebut,  disebutkan pula bahwa Irjen Pol Anton Charlian ternyata Ketua Dewan Pembina GMBI. Bahkan massa GMBI dari Indramayu dilepas keberangkatannya oleh Kapolsek Jatibarang menuju Mapolda Jabar.

“Menurut kami ini tidak wajar. Jelas ini ada kesan untuk membenturkan rakyat dengan rakyat. Kami ingin agar Ketua Dewan Pembina Harian LSM GMBI yang juga menjabat sebagai Kapolda Jabar untuk bertanggung jawab atas perilaku anarkis yang dilakukan LSM-nya,” tulis petisi tersebut.