Anggota DPR Ini Ungkap Fakta Kapolda Jabar Memihak GMBI

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid

bersamaislam.com Jakarta - Bola panas pasca ricuh antara massa Front Pembela Islam(FPI) dan massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), di depan Mapolda Jabar, Bandung, Kamis (12/1), semakin bergerak liar. Kini anggota DPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid, ikut angkat bicara terkait peristiwa tersebut. Ia mengungkapkan fakta -fakta tindakan dari Polda Jabar, yang dianggap tidak adil dan membela salah satu pihak.

Menurut Sodik, Kapolda Jabar, Irjen Pol Anton Charlian, mengundang beberapa ormas untuk meminta massa dalam rangka mengimbangi massa FPI pada hari Kamis (12/1). Namun hanya GMBI sebagai binaan Kapolda Jabar yang menghadiri undangan tersebut.

''Memfasilitasi apel pagi GMBI di halaman Mapolda Jabar satu hari sebelum peristiwa,'' ujar Sodik, di Jakarta, Selasa (17/1).

Sodik menerangkan, pada hari kejadian yakni hari Kamis (12/1), polisi membiarkan adanya anggota dan simpatisan GMIB membawa balok dan senjata tajam. Padahal, Undang Undang Darurat melarang hal tersebut dan tindakan itu tidak sesuai Protap Polri. Selain itu, pada hari kejadian, polisi melakukan pembiaran intimidasi, ucapan penghinaan, penganiayaan, dan pengrusakan mobil milik anggota FPI oleh oknum GMBI. 

''Kapolda Jabar membiarkan aksi GMBI berlangsung hingga malam hari melebihi batas waktu jam 18.00 WIB yang diatur oleh UU, dan polisi Jabar baru membubarkan GMBI setelah didesak oleh FPI," kata Sodik, seperti diberitakan Republika, Selasa (17/1)

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu, Kapolda Jabar juga menyempatkan menengok anggota GMBI yang menjadi korban di Tasikmalaya, meski butuh waktu sekitar 3 jam untuk mencapai Tasikmalaya. Sedangkan para korban dari pihak FPI hasil dari kebrutalan oknum GMBI yang dirawat di RSAl Islam, tidak ditengok Kapolda Jabar.

''Jarak Mapolda dan RSAI Al Islam dekat sekali, hanya 10 menit karena berada di jalan yang sama yakni Jalan Soekarno -Hatta,'' ucapnya.

Sementara itu oknum FPI yang diduga pelaku perusakan Posko GMBI di Bogor, langsung ditangkap dan dijadikan tersangka. Sedangkan oknum GMBI yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaaan anggota FPI di depan Mapolda Jabar tidak ditindak dan sampai sekarang tidak ada penjelasan dari Mapolda Jabar.

Bukan hanya itu, Sodik menambahkan, ada kesengajaan penggiringan opini oleh Humas Polda Jabar yang bertindak melawan hukum serta instruksi Kapolri yang melarang membuat berita hoax. Fakta itu terjadi saat Humas Polda Jabar menulis berita hoax fanpage Facebok yang menyebutkan bahwa PW Muhamadiyah Jabar mengecam tindakan FPI yang anarkis. Namun kemudian postingan tersebut dibantah oleh PW Muhamadiyah.

Sejalan dengan ketidakadilan tersebut, Humas Polda Jabar juga tidak melakukan protap Polri yang menggelar konfrensi pers tentang rentetan peristiwa tersebut.

''Dengan fakta-fakta ketidakadilan ini, maka terbukti bahwa Kapolri telah salah menunjuk Irjen Anton Charlian sebagai Kapolda Jabar yang tindakannya bertentangan dengan tugas utama Polri, yakni menciptakan keamanan dan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat,'' ujar Sodik.

Sodik menegaskan, jika semua hal tersebut dibiarkan, maka sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga menurutnya layak jika Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian yang sedang berusaha membangun Polri yang berintegritas dan profesional, untuk memeriksa bahkan mencopot Irjen Pol Anton Charlian sebagai Kapolda Jawa Barat.