Intervensi Fatwa MUI, Wiranto Dikritik Ulama

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi

bersamaislam.com Jakarta - Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang menyebut agar MUI melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian RI dan Menteri Agama dalam setiap menetapkan fatwa sangat disayangkan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi.

Menurut Zainut, pernyataan tersebut bukan hanya sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap MUI dalam menetapkan fatwa, namun juga bentuk pembatasan terhadap hak berekspresi, menyatakan pikiran dan pendapat yang jelas dan tegas yang dijamin oleh konstitusi.

"Pernyataan tersebut menurut saya adalah bentuk kemunduran dalam praktek kehidupan berdemokrasi di negara Indonesia," jelasnya seperti dilansir Republika pada Rabu (21/12).

Menurutnya, MUI adalah organisasi kemasyarakatan. Jadi eksistensinya telah dijamin oleh konstitusi. Disamping itu hak dan kewenangannya juga dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, sambungnya, tidak ada alasan untuk membatasi tugas dan tanggung jawab MUI dalam melayani masyarakat Indonesia, termasuk dalam menetapkan fatwa sepanjang tugas dan tanggung jawab MUI tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, setiap menetapkan fatwa, pihak MUI selalu mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Bukan hanya dari aspek keagamaan saja, namun juga dari aspek toleransi, kebhinnekaan, kerukunan sosial serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tuduhan bahwa fatwa MUI dapat meresahkan masyarakat dan merusak toleransi umat beragama adalah benar-benar tidak beralasan," ungkapnya.