Mahfud: Dugaan Kriminalisasi Antasari Memang Terkait Pilgub DKI, itu Sulit Dihindarkan

Pakar Hukum dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr M Mahfud MD angkat bicara mengenai 'manuver' Antasari Azhar terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Antasari, Mantan Ketua KPK menuding Ketua Umum Partai Demokrat itu melakukan kriminalisasi terkait kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, 2009 silam.

Antasari juga mengatakan bahwa ia mendapat pesan dari Cikeas yang disampaikan melalui Hary Tanoesoedibjo supaya tidak memenjarakan Aulia Pohan, besan SBY, terkait kasus dugaan korupsi Yayasan Bank Indonesia.

Aulia Pohan adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Mahfud MD beranggapan bahwa serangan Antasari kepada SBY ada kaitannya dengan situasi Pilgub DKI Jakarta.

Mahfud menambahkan bahwa yang melakukan serangan melalui Antasari ini adalah para pendukung Cagub/Cawagub dalam Pilgub DKI.

Keterangan Mahfud tersebut disampaikan Mahfud, saat diwawancarai oleh wartawan Tribunnews.com Richard Susilo dari Tokyo Kamis (16/2/2017).

Berikut ini petikan wawancara Tribunnews.com pada Mahfud MD:

Apakah benar kasus Antasari yang mencuat belakangan ini tidak ada kaitan dengan Pilkada?

Menurut saya pengungkitan kasus kriminalisasi oleh Antasari atas dirinya memang terkait situasi politik Pilgub DKI. Kesimpulan itu sulit dihindarkan

Lalu apa bapak percaya kalau Presiden Jokowi juga ikut terlibat?

Saya tak percaya kalau Presiden Jokowi yang melakukan serangan itu kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saya pun tak percaya kalau Jokowi yang mendorong Antasari menyerang SBY dengan laporannya ke Bareskrim itu.

Jadi menurut saya Jokowi memberi grasi ya biasa saja, apalagi sudah banyak yang sejak dulu mengusulkan pemberian grasi bahkan pembebasan Antasari

Kalau begitu siapa yang melakukan serangan kepada SBY?

Yang melakukan serangan pada SBY melalui kasus Antasari itu menurut dugaan saya adalah pendukung cagub/cawagub dalam Pilgub DKI.

Tetapi cagubnya sendiri juga tak tahu menahu kalau ada pendukungnya yang memotori itu.

Itu adalah kreativitas dan militansi para pendukung sendiri. Dan ini sulit dicari aktornya sebab Antasari tampil sendiri melakukan itu. Antasari sendiri memang tampak berlaku kurang konsisten.

Kurang konsisten bagaimana?

Saat dibebaskan tapi belum mendapat grasi dia mengatakan ikhlas menerima yang sudah terjadi dan tak akan mengungkit-ungkit lagi.

Tapi begitu mendapat grasi dia kok mengungkit dan lapor ke Bareskrim? Makanya wajar dikaitkan dengan langkah politis untuk Pilgub

Lalu apa dampaknya?

Akibatnya elektabilitas AHY-Sylvi rontok. Itu biasa dalam politik. Buruk secara akhlak tapi berlaku dalam realitas politik.

Bagaimana dengan posisi SBY?

Memang lawan-lawan politik SBY punya amunisi untuk menyerang SBY.

Saat Antasari digelandang ke pengadilan dulu ada perlakuan-perlakuan yang tidak wajar oleh aparat terhadap Antasari.

Tak dapat disangkal di masyarakat kala itu ada kesan rekayasa dan kedzaliman terhadap Antasari.

Tapi saat itu SBY diam saja dengan alasan Presiden tak boleh ikut campur dalam penegakan hukum.

Waktu itu saya bilang, Presiden tak boleh ikut campur atau mengintervensi pengadilan tapi boleh ikut campur kalau belum dibawa ke pengadilan, agar ketika proses hukum masih ada di eksekutif bisa diluruskan oleh Presiden.

Bagaimana akhirnya?

Ya, akhirnya Antasari diadili dan divonis bersalah sampai inkracht. Nah sekarang SBY kena getahnya karena dulu kurang responsif atas kasus Antasari.

Tuduhan SBY mengkriminalisasi Antasari bagaimana?

Tuduhan bahwa SBY dulu mengkriminalisasi Antasari mungkin tidak benar.

Tetapi bahwa dulu SBY mendiamkan proses yang kurang fair menimpa Antasari, padahal waktu itu masih ada di lingkungan eksekutif adalah catatan yang takkan terlupakan.

Mudah-mudahan SBY tabah menghadapi ini. Di dalam politik itu sangat sering terjadi hal-hal seperti itu.

Menyeret Kubu Istana

Polemik ini menyeret pihak Istana karena SBY menyebut pihak penguasa berada di balik Antasari. Selain itu SBY menuding pemberian grasi (pengampunan) oleh Presiden Joko Widodo kepada Antasari bermotif politik.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah melaporkan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal polemik Antasari Azhar - SBY.

Saat Presiden bertanya, Pratikno menjelaskan bahwa pemberian grasi terhadap Antasari Azhar sudah melalui mekanisme sesuai ketentuan.

"Saya katakan, Bapak nggak perlu risau karena kita melalui mekanisme yang sudah jelas," Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ketua Umum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo, menyebut pernyataan Antasari Azhar sebagai fitnah.

Dia menanti langkah SBY membawa persoalan ini ke ranah hukum.

sumber : tribunnews