Portal Berita Islam Terpercaya

Jumat, 27 Januari 2017

Menag Akan Wajibkan Sertifikasi Penceramah dan Khatib Mesjid

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan jalankan program kualifikasi penceramah agama Islam dan khatib Shalat Jumat.
Pertemuan Kemenag dan Ormas Islam

bersamaislam.com Jakarta - Ditjen Bimas Islam mengundang sejumlah ormas Islam beserta lembaga dakwah untuk dalam agenda jaring aspirasi di Kantor Kemenag, Jakarta, pada Jumat (26/01). Dalam acara tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan akan melakukan program standar kualifikasi bagi penceramah agama Islam serta sertifikasi bagi khatib Shalat Jumat.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan MUI, Muhammadiyah, NU, Dekan Fakultas Dakwah Al-Washliyah, staf khusus Menag bidang komunikasi, Ditjen Pendis, IKADI dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam, Muchtar Ali mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menerima masukan sejumlah pihak terkait penguatan dakwah di Indonesia, khususnya masalah kompetensi dan standarisasi pendakwah serta sertifikasi khatib mesjid.

Seperti dikutip dari situs resmi Kemenag, Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis mengungkapkan bahwa MUI berkepentingan dengan rencana sertifikasi khatib. Ia mengatakan bahwa MUI sedang mempersiapkan kajian standarisasi dai yang tampil di media televisi. Bahkan MUI mengakui sudah bekerja sama dengan pihak KPI untuk seleksi dai yang akan tampil di televisi nasional.

Dia melanjutkan, MUI sudah mengadakan TOT Standarisasi Dai yang membahas etika, materi serta metode. Menurutnya, dai yang tampil di televisi harus menjadi perhatian khusus karena dapat mempengaruhi publik.

Namun tanggapan berbeda diungkapkan oleh Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI), KH. M. Satori Ismail. Menurutnya, bila program tersebut diberlakukan secara nasional, maka akan berbuah penolakan dari masyarakat. Karena itu menurutnya, program tersebut harus dimulai dari khatib masjid di lembaga-lembaga pemerintahan terlebih dahulu.

"Saya kira program ini akan efektif bila dimulai dari masjid-masjid di lembaga pemerintahan. Jadi kita mulai bertahap agar tak menimbulkan masalah di lapangan nantinya," jelasnya.

0 komentar:

Posting Komentar

Popular Posts

Diberdayakan oleh Blogger.