Komisi II DPR Tak Terkejut Website KPU Diserang Hacker
|
18.16 |
No Comments |
[MuslimCyber.id] JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui ada pihak yang mencoba mengganggu akses informasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang disajikan melalui website.
Komisi II DPR tidak terkejut mendengar kabar tersebut. Pasalnya, KPU dinilai tidak pernah menyempurnakan sistem teknologi informasi (TI) hingga 100%.
Kondisi semacam itu menjadi penyebab website KPU memiliki celah di-hack atau diretas. "Selama ini sepengamatan saya, KPU tidak pernah menyelesaikan TI-nya sampai 100 %," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria kepada SINDOnews, Jumat (17/2/2017).
Riza menilai KPU tidak perlu mempublikasi hasil perolehan suara sementara pilkada serentak jika merasa yakin belum memiliki sistem TI yang canggih.
"TI (teknologi informasi) ini memang rawan. Ini teknologi yang mampu diretas oleh orang lain, ada hacker dan lain-lain. Jadi memang perlu kehati-hatian," kata Ketua DPP Partai Gerindra ini.
Menurut dia, jika perolehan suara di website KPU dengan hasil rekapitulasi manual di lapangan berbeda maka bisa menimbulkan masalah.
"Ketika ada satu produk yang dikeluarkan oleh badan yang resmi KPU, yang manual, kewenangan KPU mengesahkan tahu-tahu juga ada produk IT yang dikeluarkan jg oleh KPU, tapi hasilnya bisa berbeda, itu menimbulkan masalah," tuturnya.
Kendati, lanjut dia, perhitungan atau rekapitulasi manual yang diakui oleh undang-undang. "TI itu enggak usah dilihat lah, itu hanya sebagai pembanding," ucapnya. (sindonews)
Komisi II DPR tidak terkejut mendengar kabar tersebut. Pasalnya, KPU dinilai tidak pernah menyempurnakan sistem teknologi informasi (TI) hingga 100%.
Kondisi semacam itu menjadi penyebab website KPU memiliki celah di-hack atau diretas. "Selama ini sepengamatan saya, KPU tidak pernah menyelesaikan TI-nya sampai 100 %," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria kepada SINDOnews, Jumat (17/2/2017).
Riza menilai KPU tidak perlu mempublikasi hasil perolehan suara sementara pilkada serentak jika merasa yakin belum memiliki sistem TI yang canggih.
"TI (teknologi informasi) ini memang rawan. Ini teknologi yang mampu diretas oleh orang lain, ada hacker dan lain-lain. Jadi memang perlu kehati-hatian," kata Ketua DPP Partai Gerindra ini.
Menurut dia, jika perolehan suara di website KPU dengan hasil rekapitulasi manual di lapangan berbeda maka bisa menimbulkan masalah.
"Ketika ada satu produk yang dikeluarkan oleh badan yang resmi KPU, yang manual, kewenangan KPU mengesahkan tahu-tahu juga ada produk IT yang dikeluarkan jg oleh KPU, tapi hasilnya bisa berbeda, itu menimbulkan masalah," tuturnya.
Kendati, lanjut dia, perhitungan atau rekapitulasi manual yang diakui oleh undang-undang. "TI itu enggak usah dilihat lah, itu hanya sebagai pembanding," ucapnya. (sindonews)
0 komentar:
Posting Komentar