FPI dan UMAT ISLAM DESAK BPK AUDIT DANA REVOLUSI MENTAL, PUAN MAHARANI HARUS TRANSPARAN !

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani harus transparan soal DANA REVOLUSI MENTAL Rp 153,3 miliar.

Anggaran tersebut hingga kini dinilai oleh berbagai kalangan tidak jelas penggunaannya dan berpotensi KKN.

Menteri Puan mengajukan tambahan anggaran untuk program koordinasi pengembangan kebijakan sebesar Rp 19 miliar, dari pagu dalam APBN 2015 sebesar Rp 153,3 miliar, menjadi Rp 172,3 miliar.

Mantan politisi Demokrat Ruhut Sitompol pernah melontarkan protes bahwa dana revolusi mental yang menurutnya adalah pemborosan.

“(Sosialisasi) percayakan saja ke masyarakat, revolusi mental dan trisakti itu sudah ada di hati setiap rakyat Indonesia,” kata Ruhut kepada SINDOnews di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2015).

Ruhut menambahkan, di masa krisis seperti saat ini, biaya sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui televisi sebesar Rp97,8 miliar dinilai terlalu besar.

Pasalnya dana revolusi dianggap akal-akalan, pemborosan dan program tersebut tidak jelas serta dicurigai sarat praktek KKN.

FPI dan seluruh ormas Islam perlu mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi. Sehingga penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN tidak diselewengkan untuk kepentingan politik.

Selain dana revolusi, terkait dengan kepemilikan sejumlah SPBU milik keluarga Megawati juga harus disoroti. Lancarkan investigasi untuk melacak asal-usal aliran keuangan.

Faizal Assegaf

Ketua Progres 98

Sumber Berita
PILAR BANGSA