Berita Hari Ini : Gerindra: Ini Dia Modus Investor China Pakai TKA Ilegal

KONSPIRASI : Pemakaian Tenaga Kerja Asing oleh banyak investor dari China khususnya dalam bidang pertambangan ternyata hanya untuk ngakalin dan ngerampok hasil sumber daya alam Indonesia dengan harga murah meriah

Begini modusya

Ada sebuah perusahaan PMA dari RRC yang menginvestasikan puluhan triliun rupiah uangnya di suatu wilayah masih perawan (baca: tanpa infrastruktur) di “pinggang” pulau Sulawesi. Perusahaan ini membangun infrastruktur sendiri mulai dari dermaga, jalan, tanur-tanur peleburan, power plants, area penimbunan bahan baku dan barang hasil produksi, instalasi pengolahan air bersih dan ekstraksi oksigen dari air laut, asrama pegawai, rumah sakit dan infrastruktur lainnya, yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha peleburan bijih nikel yang ditambang dari ratusan ribu hektar areal penambangan yang mereka kuasai.

Yang bekerja di perusahan tersebut 95 persen adalah TKA ilegal untuk Buruh kasar/ hanya 5 persen saja Buruh kasar dari Indonesia ,total pekerja lebih dari 5000 orang

“Apa ya kira kira yang didapat oleh rakyat Indonesia, pemilik asli dari sumberdaya alam Indonesia, dari kegiatan PMA itu?”

Apakah lapangan pekerjaan (biasanya perusahaan PMA dari Jepang, Eropah dan Amerika menawarkan banyak lapangan kerja kepada buruh Indonesia yang relatif murah ? Jelas Tidak, karena 95 persen lebih pegawai perusahaan itu didatangkan dari China

Untuk Corporate Income Tax mereka sangat kecil atau nihil, dan malahan lebih bayar dan malah mengajukan restitusi sebab perusahaan mendapat berbagai fasilitas kemudahan penanaman modal termasuk investment allowance dan pembebasan pajak-pajak atas impor alat alat karena Credit Withholding taxes justru refundable.

Pajak penghasilan (pph21) dari TKA juga tidak kena karena TKA RRC yang bekerja di perusahaan itu digaji sebesar PTKP Indonesia dalam bentuk biaya hidup dan akomodasi yang disediakan oleh perusahaan plus sedikit uang saku, dan mereka bayarkan sisa gaji yang lebih besar dibayarkan kepada keluarganya di RRC

Dari Pajak pertambahan nilai (ppn) perusahaan ini justru kerjaannya minta restitusi PPN karena semua produksinya diekspor ke RRC.

Hanya ini yang didapat pemerintah yaitu Pajak Bumi dan Banguna dan INI satu satunya pajak yang mereka bayar,yang pasti murah Karena objek pajaknya di remote area dan Royalty yang dibayarkan kepada pemerintah atas hak penambangan yang nilainya sangat kecil karena tidak mudah dipantau karena semua informasi tentang volume kegiatan penambangan, smelting dan ekspor nikel yang tahu hanya perusahaan PMA itu sendiri. Sebab tidak ada Pihak pemerintah Indonesia yang “hadir” di lokasi untuk mengawasi semua kegiatan pada setiap saat, sehingga tidak bakal tahu berapa sesungguhnya kekayaan Indonesia yang telah dikeruk.

Dan perusahaan PMA dari China itu membeli nikel dari pemerintah Indonesia, perusahaan itu dipersilakan mengambil sendiri dan membayar sesuai yang dia mau tanpa ada kepedulian pemerintah

Untuk Multiplier Effect dari investasi sangat kecil sebab semua bahan untuk membangun infrastruktur dan operasional perusahaan, sejauh dimungkinkan, menggunakan produk dan teknologi China dan jasa subkontraktor juga didatangkan dari negeri yang sama.

Jadi kalaupun ada multiplier effect, akan lebih banyak untuk Industri di China dan bukan di Indonesia

Nah apa ini pak Joko Widodo ? Yang disebut Trisakti dan Nawacita ,dimana Dua Tahun yang lalu bapak berpidato dengan gagah di forum APEC di China membentangkan karpet merah untuk para investor China tapi ya bukan terus Menaker ,Kementrian ESDM dan Dirjen Imigrasi tutup mata untuk mendukung usaha tambang dari Investor China yang lebih banyak dapat untung dibandingkan masyrakat Indonesia ,Ingat loh Mas Joko Widodo SDA itu Hak Rakyat Indonesia yang diwariskan oleh Tuhan yang Maha Esa ,nah Mas Joko Widodo itu kan Wakil Tuhan di Indonesia kalau kata sistim Demokrasi ,ya mbok jangan diam seribu bahasa pak dengan serbuan para bajak laut berkedok Tenaga Kerja Asing dan Investor

Sadar mas Sadar mas jangan biarkan mereka merampok Harta karun milik bangsa Indonesia

Arief Poyuono

Wakil Ketua Umum Gerindra [repelita]